Anggota Dewan Harus Lebih Kritis

PT Bestprofit Futures - BANDUNG – Anggota legislatif dituntut lebih kritis terutama terhadap kebijakan anggaran. Para wakil rakyat tersebut harus lebih memperhatikan kepentingan masyarakat dibanding pribadi dan golongannya.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, tugas utama anggota dewan adalah mewakili masyarakat agar kepentingan banyak orang bisa terakomodir. Sebagai contoh, dewan harus mendorong kebijakan anggaran pemerintah agar berpihak ke masyarakat.

Ini menjadi tugas utama yang tidak boleh dikesampingkan oleh legislator tersebut. “Bukan hanya ucapan, tapi harus serius. Jadi harus ada revitalisasi anggaran. Anggota dewan di berbagai tingkatan harus mulai kritis terhadap anggaran,” kata Dedi saat menghadiri Musyawarah Daerah Partai Golkar Kota Bandung, di kantor DPD Golkar Kota Bandung, Sabtu (30/7).

Dedi pun meminta anggota dewan agar memantau tingkat serapan anggaran di masing-masing daerah. Serapan yang rendah, kata dia, bertolak belakang dengan kebutuhan masyarakat yang sangat tinggi.

“Kebutuhan publik sangat luas dan banyak, Ini haris dilakukan, mekanismenya lewat anggaran. Harus kritis. Kalau yang silpanya tinggi, infrastruktur publik buruk, maka harus segera mengalokasikan silpa untuk infrastruktuir publik,” bebernya.

Untuk yang serapannya tinggi pun Dedi melayangkan kritik. “Daya serapa anggaran tinggi, tetapi publik tak bisa meningkat kesejahteraannya. Berarti ada anggaran yang salah dalam pengelolaannya. Anggota harus kritis terehadap anggaran, mendorong anggaran untuk berpihak ke kepentingan publik yang luas,” katanya.

Oleh karena itu, agar memahami betul setiap kebutuhan masyarakat, Dedi meminta anggota dewan dari Fraksi Golkar agar lebih mendekatkan diri dengan masyarakat. Dedi pun menginstruksikan agar kadernya tersebut meningap di rumah warga.

“Saya wajibkan dua kali seminggu untuk menginap di rumah warga. Baik anggota dewan kabupaten/kota maupun provinsi,” ujarnya.

Hal inipun, kata dia, merupakan kebiasaan yang dilakukan Presiden Joko Widodo terlebih sejak menjabat Wali Kota Solo. “Jadi ini harus jadi tauladan,” ucapnya.

Inipun sebagai bentuk studi banding dalam menyelesaikan masalah jangka pendek. “Jadi enggak perlu ke Singapura atau Bali. Cukup ke rumah warga,” pungkasnya.

(cc, Bestprofit)